Merayakan HUT “Kolonialisme” di Purbalingga

Purbalingga Doeloe

arifsae.com - Tanggal 18 Desember, setiap tahunnya Kabupaten Purbalingga merayakan hari lahir. Sejak Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1996, secara sah konstitusional tanggal itu legal di rayakan warganya. Bagi masyarakat Purbalingga, umumnya mereka menyambut baik, tentu saja, karena banyak event yang diadakan oleh Pemkab Purbalingga untuk menyambutnya. Dari pesta rakyat, nikah massal, Purbalingga Fair, dan masih banyak acara lainnya. Tapi tahun ini berbeda, karena pandemi, semua jadi sepi. Baguslah.

Kalau ada acara perayaan-perayaan itu, jelas masyarakat bergembira. Namun, kegembiraan itu nampaknya berbanding terbalik dengan fakta sejarah yang sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan jiwa zaman (zeigest) bangsa Indonesia saat ini. Itulah yang saat ini dikampanyekan di sudut-sudut wilayah Republik Indonesia, yaitu membangkitkan spirit nasionalisme dan patriotisme warga negaranya.

Mungkin, spirit inilah yang sudah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di sekitar Purbalingga sebelumnya, seperti Kabupaten Banyumas yang pada tahun 2016 sudah merubah hari jadinya dari 6 April menjadi 22 Februari. Begitupun Kabupaten Banjarnegara, yang tahun 2019 lalu sudah sepakat mengganti hari lahir dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Dibalik itu semua, ada Prof. Dr. Sugeng Priyadi sebagai aktor utama pergantian itu. Beliau guru akademik saya di bangku kuliah.

Lalu, bagaimana dengan Kabupaten Purbalingga? Nampaknya masih terlalu “nyaman” dengan tanggal 18 Desember. Sebenarnya, bagaimana latarbelakang pemilihan tanggal 18 Desember sebagai hari jadi Kapubaten Purbalingga? Pemilihan tanggal itu berkaitan erat dengan peristiwa Perang Jawa atau Java Oorlog (1825-1830) pimpinan Pangeran Diponegoro. Dialah seorang Pahlawan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 6 November 1973 melalui Keppres No. 87/TK/1973. Bahkan, Perang Jawa ini dianggap oleh Belanda sebagai peperangan paling menguras tanaga dan “kantong” mereka.

Di Purbalingga sendiri, perang ini dinamakan “Perang Biting”, berasal dari kata beteng atau benteng yaitu pertahanan dalam perang. Dalam puncak perang di Purbalingga itu, Pasukan Diponegoro melawan pasukan Belanda yang dibantu oleh penguasa lokal (dalam hal ini saya harus jujur, bahwa Bupati Purbalingga waktu itu membantu pihak Belanda) berhadapan di wilayah Kaligondang, Selakambang, Selanegara dan Cilapar. Perang Biting ini baru berakhir setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830.

Setelah Perang Jawa berakhir inilah, babak baru penjajahan kolonial Belanda benar-benar dimulai. Karena Belanda di pihak yang menang, wilayah Kasunanan Surakarta harus diserahkan sebagian kepada pihak Belanda. Proses aneksasi berlangsung dari wilayah mancanegara Kasunanan Surakarta kepada pemerintah Kolonial Belanda, termasuk wilayah Purbalingga. Era inilah yang boleh dikatakan sebagai, “The Real of Colonial atau penjajahan yang sebenarnya”. Karena sebelum kemenangan Perang Jawa itu, praktis pengaruh Belanda hanya pada suksesi kepemimpinan raja-raja Jawa.

Penyerahan kekuasaan atau bahasa halusnya "pengaturan administrasi wilayah" oleh Belanda di tetapkan dengan sebuah surat dari Gubernur Jendral atau Besluit Gouverneur General tanggal 18 Desember 1830 No 1, tentang pengambil alihan kekuasaan atas wilayah-wilayah Vorstenlanden / bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta kepada Belanda. Salah satu wilayah yang terkena aturan itu adalah Kabupaten Purbalingga.

Mengacu pada tanggal 18 Desember 1830 itulah, secara adminstratif wilayah Purbalingga dan sekitarnya "resmi" terbentuk. Dari dokumen inilah, secara data, memang jelas sebuah kabupaten terbentuk secara yuridis. Argemen dokumen dari Belanda inilah pijakan utama penetapan hari jadi. Kalau istilah saya, pijakan "kolonialisme", hal ini karena kekuasaan Kolonial Belanda di Purbalingga dan sekitarnya resmi ditancapkan. Sama seperti Kabupaten Banjarnegara, tanggal 22 Agustus 1830 yang dijadikan hari jadi sangat berbau kolonialisme. Alasan itulah yang membuat kabupaten Banjarngera sekarang sudah merubahnya. Tentu dengan spirit dan jiwa zaman yang lebih nalar.

Jadi dari data 18 Desember inilah, dengan kata lain, penetapan hari jadi Purbalingga ini mengacu pada "serah terima" pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta oleh pemerintah Kolonial Belanda. Artinya, tanpa sadar, setiap tanggal 18 Desember, warga Purbalingga merayakan kekalahan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, yang notabene adalah pahlawan nasional dan sekaligus berpesta atas dikuasainya wilayah Purbalingga oleh Kolonial Belanda. Ironis. Mengiris-iris...😂

Mari Berbenah Berubah

Penetapan hari jadi ini nampaknya didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh pemda Purbalingga yang bekerjasama dengan LPM UGM. Penelitian itu terbit pada tahun 1997, tepat satu tahun setelah Perda No. 15 Tahun 1996 tentang penetapan hari jadi. Dalam bukunya, Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga, nampaknya para peneliti tidak mau mengambil sumber-sumber lokal dalam kesimpulan penelitiannya. Dalam penelitian itu, menyebut bahwa, cikal-bakal Kabupaten Purbalingga sebelum ada penetapan definitif sebagai kabupaten, yaitu setelah Perang Diponegoro sulit ditemukan arsip atau dokumen sejarahnya (Hlm. 50).

Para peneliti hanya memaparkan sekilas tentang babad sebagai pengantar, tanpa mengambil isinya sebagai rujukan. Bagi para peneliti, data yang kuat adalah yang tertulis, dan yang tertulis itu adalah sumber-sumber dari Belanda. Sebuah babad, meskipun banyak terkandung cerita dongeng atau fiksi, namun disatu sisi banyak “fakta” tersembunyi yang terus lestari turun-temurun. Karena menurut Prof. Taufik Abdullah, ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka hal pertama yang harus dihadapi adalah mencari “fakta” dibelakang historiografi tradisional yang menentukan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan yang merupakan mirage of reality.

Pada intinya, jangan sampai kita merayakan sebuah hari jadi yang merupakan moment untuk menyalurkan pesta tahunan dan sebagai simbolisasi bahwa sebuah kabupaten telah berdiri namun ternyata hanya “pepesan kosong” belaka. Dalam memilih hari jadi, seharusnya berdasarkan data sekaligus kecocokan jiwa lokalitas masyarakatnya dan jiwa zaman yang menjunjung spirit nasionalisme dan patriotisme. Salah satu caranya dengan menggali fakta dibalik babad-babad yang mencerminkan jiwa kearifan lokal setempat.

Babad yang dimaksud adalah Babad Purbalingga, Babad Onje, Babad Jambukarang, dan Babad Banyumas. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara yang  merujuk pada Babad Kalibening sebagai salah satu sumber untuk merubah hari jadinya, dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Mengacu pada tanggal 26 Februari 1571, yaitu saat Jaka Kaiman (Warga Utama II) menyampaikan wasiat dari mertuanya, yaitu Adipati Wirasaba (Warga Utama I) untuk membagi kekuasaan menjadi 4 kadipaten, salah satunya adalah Banjar Patembakan (Banjarnegara).

Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Purbalingga? mau sampai kapan Kabupaten Purbalingga merayakan hari “kolonialisme” Belanda ini? atau masih ingin melanjutkan tradisi merayakan kekalahan perjuangan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Purbalingga? Seharusnya tidak. Mari berbenah bersama-sama untuk berubah, dengan cara menggali akar sejarah lokalitas Purbalingga. Ada versi Ki Arsantaka, ada versi Adipati Wirasaba, ada versi Jambu Karang, manakah yang paling relevan? pembahasan ini kapan-kapan akan saya uraikan. (Kalau malas tidak menyerang. hehe..)

Nampaknya sampai saat ini, politic will dari pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak terdengar, masih tetap menggunakan 18 Desember. Jadi kalau masih merayakan HUT dengan tanggal itu, maaf, saya sebagai putera asli Purbalingga, lebih baik menonton sambil ngopi saja, dan mengucapkan selamat HUT "Kolonialisme" di Purbalingga...😁 Tarikkk sis.....[]

Majapahit dalam "Amukan" Zaman: Kasus Gaj Ahmada dan H. Ayam Wuruk

6 JAM UNTUK SELAMANYA: Refleksi Kisah SO 1 Maret 1949

Sumber

Semua hal besar didunia dimulai dari hal-hal kecil yang kadang dianggap sepele, namun hal sepele itu bisa menjadi sesuatu yang besar apabila kita mau memaknainya. Seperti kata orang bijak, apabila kita menghargai suatu hal kecil, maka sesuatu yang lebih besar akan mudah dicapai, begitupun apabila kita menganggap remeh hal kecil, maka hal-hal besar sekalipun akan dengan mudah terabaikan. Seperti contoh, jam tangan yang sering kita pakai ditangan, akan terlihat hanya pergerakan jarum jam. Terlihat sepele. Namun, apabila kita mengerti setiap detik waktu memiliki nilai-nilai yang tersimpan didalamnya, maka waktu akan terasa sangat berharga, dan tak jarang menjadi bagian sejarah hidup yang tak terlupakan.

Itu baru sejarah kecil didalam waktu kehidupan kita, bagaimana kalau hal-hal yang dianggap kecil itu, ternyata berdampak besar pada perjalanan sejarah bangsa kita? Bangsa yang menopang bumi kita berpijak, lautan yang memberikan segala kekayaan didalamnya, udara segar yang menemani hirupan nafas kita, belum lagi kekayaan kebhinekaan yang tak dimiliki oleh sembarang negara lainnya. Apakah semua anugerah Tuhan yang kita nikmati saat ini tanpa melalui sebuah proses perjuangan panjang? Jelas jawabanya, Tidak! Sejak diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tak serta merta menjadi negara seperti yang kita tinggali saat ini. Berbagai cobaan dari dalam melambai seolah tak terelakan, belum lagi serangan dari penjajah luar yang sudah terlanjur nyaman hidup ratusan tahun menggurita di nusantara.

Seantero Indonesia pasti tahu yang dimaksud penjajah itu, Belanda! Negara yang secara historis mempunyai catatan tak menyenangkan dalam mewarnai lahirnya Indonesia, terutama pada akhir 1940-an. Disaat itu, Belanda sudah menganggap ‘mati’ negara yang baru lahir ini, disaat pemimpin politik Sukarno-Hatta ditawan tak berdaya, disaat itulah, militer Indonesia membuktikannya. Hanya butuh 6 jam bagi militer kita, untuk membuktikan kepada dunia, bahwa Indonesia masih berdiri tegak gagah perkasa. Persitiwa yang hanya sebentar, peristiwa yang dianggap sepele, namun berdampak sangat besar bagi ‘wajah’ Indonesia kedepannya. Peristiwa itu adalah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949.

Sebuah sock terapy bagi Belanda sekaligus menjaga ‘nyawa’ proklamasi 45. Setelah peristiwa itu, dukungan dunia internasional mengalir deras, hingga puncaknya dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Meski untuk mencapai semua itu, Indonesia harus mengorbankan patriot-patriot terbaiknya demi tegaknya panji-panji NKRI. Seperti kobaran kata-kata semangat dari Panglima Besar Jenderal Soedirman, “bahwa kemerdekaan suatu bangsa, yang didirikan diatas timbunan reruntuhan ribuan jiwa dan harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga”. Iya, oleh siapapun juga, termasuk oleh Penjajah Belanda.

Namun, apakah generasi muda saat ini masih mengingat peristiwa 6 jam itu? Mampukan kita mengisi kemerdekaan yang didirikan dengan timbunan korban jiwa dan harta benda ini dengan semangat nasionalisme? Dan, pantaskah kita mendapat predikat "Generasi Emas" pada tahun 2045 esok? Pertanyaan yang masih mengusik hati dan menggugah nurani. Mari, kita refleksi diridengan belajar dari ‘kaca spion’.

Serangan Umum yang di Rancang Khusus

Serangan Oemoem (SO) yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 ini tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa rencana. Namun melalui proses yang panjang dan strategi yang matang. Peristiwa SO berawal dari Agresi Militer Belanda II[1] tanggal 19 Desember 1948 dibawah komando Jenderal Spoor. Belanda mengambil kesempatan ketika melihat kondisi Indonesia yang sedang berjuang tertatih-tatih diserang dari dalam (pembrontakan PKI di Madiun 1948), padahal disaat yang sama, wilayah Indonesia lebih sempit dari Perjanjian Linggarjati[2] dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948[3]. Belanda melihat kesempatan itu untuk merencanakan Agresi Militernya yang ke-II.

Serangan pertama ini menargetkan objek-objek vital di Yogyakarta[4], seperti Bandara Maguwo dan Istana Kepresidenan. Tujuan utamanya tentu melenyapkan Pemerintahan Republik Indonesia dan menghancurkan TNI. Serangan Agresi Belanda ini membuahkan hasil dengan ditangkap dan diasingkannya para pemimpin Indonesia ke luar Jawa. Namun, sebelum ditangkap Presiden Sukarno sudah memberikan kewenangan kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintahan Darurat di Bukittinggu dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan untuk mengambil alih kendali pemerintahan di ibukota negara, Yogyakarta.   

Setelah sukses melancarkan aksinya. Belanda dengan ke-PD-annya menganggap Indonesia sudah ‘musnah’, dan meminta pihak internasional tak menghiraukan Republik yang baru berdiri ini. Disisi lain, melihat kondisi politik yang semakin suram, Panglima Besar Jenderal Soedirman sudah memprediksi sikap Belanda ini dengan mengelurkan Perintah Siasat Nomor 1 tanggal 12 Juni 1948 untuk melakukan ‘Perang Gerilya Rakyat Semesta’. Sebuah perang gerilya total yang didukung oleh semua lapisan masyarakat dan memaksimalkan semua potensi yang ada di Indonesia.

Selama melakukan perang gerilya, Jenderal Soedirman tetap berhubungan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengadakan sebuah siasat perang balasan terhadap Belanda, meski komunikasi saat itu masih menggunakan jasa kurir.[5] Untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Jenderal Soedirman dan Sri Sultan, maka Letkol Soeharto selaku Komandan WK (Wehrkreise) III/Yogyakarta dari pihak militer, diundang ke Keraton Yogyakarta pada 13 Februari 1949 untuk bertemu Sri Sultan dan menyepakati sebuah serangan besar-besaran. Dengan hanya waktu dua minggu, Letkol Suharto merencanakan serangan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949.

Sebelum serangan umum itu dilancarkan, dilakukan terlebih dahulu serangan-serangan penyesatan atau serangan tipuan terhadap Belanda. Penyerangan Pos-Pos diluar Yogyakarta dilakukan dengan baik, terutama di pos Bantar, pos Cebongan, Bantul dan Pucung. Tujuan penyerangan ini tentunya untuk mengikat kekuatan Belanda tersebut agar tidak memberikan bantuan kearah Yogyakarta, serta melindungi punggung satuan-satuan WK III pada saat melakukan SO 1 Maret 1949.[6] Selain itu, dengan keterbatasan alat komunikasi, kordinasi-kordinasi antar satuan-satuan dikuatkan melalui jasa kurir.

Tepat pada 1 Maret 1949, pasukan-pasukan yang sudah memasuki Yogyakarta malam sebelumnya sudah siap melancarkan gempuran besar-besaran. Akhirnya, tepat pukul 06.00, bertepatan dengan sirine tanda jam malam berakhir, pasukan-pasukan yang sudah bersembunyi serentak keluar. Letkol Suharto, selaku Komandan WK III dengan sandi ‘Janur Kuning’ menyerang Kota Yogyakarta dari empat penjuru mata angin. Dari arah Selatan, pasukan SWK (Sub-Wehkreise) 102 pimpinan Mayor Sardjono; arah Barat pasukan SWK 103A pimpinan Mayor H. N Soemoeal; arah Utara pasukan SWK 104 dipimpin oleh Mayor Soekasno; dan arah Timur pasukan SWK 105 dibawah pimpinan Mayor Soedjono.[7] Serangan dari penjuru ini masih disuplai dengan bantuan-bantuan militer dari Bataliyon dan Kompi-Kompi yang dikendalikan oleh SWK-SWK diatasnya.

Praktis, dalam waktu yang relatif singkat, kekuatan militer Indonesia berhasil menguasai setiap sudut-sudut kota Yogyakarta. Rakyat menyambut kemenangan ini dengan mengibarkan bendera Merah Putih dan turun kejalan untuk menyambut para pasukan gerilya yang baru saja meneklukan kepongahan Belanda. Dengan segala kerjasama dari berbagai komponen militer dibawah komando Letkol Suharto, pasukan gerilya bisa mengalahkan Belanda meski dalam kondisi senjata yang serba terbatas. Bahkan menurut Pierre Heijboer, “ketika bangsa Indonesia benar-benar melancarkan serangannnya pada tanggal 1 Maret 1949, bagi pasukan Belanda serangan itu sungguh sangat mengejutkan”.[8]

Iya, memang sangat mengejutkan. Termasuk dampak yang diberikan, pastinya sangat mengejutkan dan bahkan memalukan wajah Belanda didunia internasional. Secara psikologis, kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan TNI dapat bangkit lagi, serta berkobarnya kekuatan mental para pejuang yang telah merosot terutama setelah ditangkapnya para pemimpin politik, seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir. Dampak yang lebih mengejutkan lagi adalah nilai tawar Indonesia diarena diplomasi. Nilai tawar ini bisa dilihat dari Perjanjian Roem- Roijen, satu bulan semenjak SO itu dilancarkan. Perjanjian ini diinisiatifi UNCI pada tanggal 14 April 1949 di Jakarta antara Dr. J.H Van Roijen (Delegasi Belanda) dengan Mr. Mohamad Roem (Delegasi Indonesia), dengan Amerika sebagai pimpinan pertemuan.[9]

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Roem-Roijen ini, konfrontasi senjata antara Belanda dan Indonesia dihentikan, Belanda juga akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia secara utuh, serta  Belanda dipaksa untuk duduk dalam meja perundingan lagi di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949. Sebuah konfrensi yang benar-benar memberikan kemerdekaan sepenuhnya dikemudian hari. Selain itu, para pemimpin Indonesia kembali dari pengasingannya, termasuk kembalinya pasukan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang telah melakukan ‘Gerilya Semesta’ dengan jarak lebih dari 1000 km meski dengan kondisi sakit. Beliau kembali dengan didampingi sang Komando WK III, Letkol Soeharto yang telah merebut Yogyakarta meski ‘hanya’ menguasainya selama 6 jam.

Spirit Nasionalisme dengan ‘Kaca Spoin’

Peristiwa Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 yang sudah terjadi 68 tahun yang lalu saat ini mulai memudar spirit perjuangannya. Terutama kami[10], sebagai generasi muda saat ini lebih terlena dengan pola hidup hedonis yang tak menghargai semangat nasionalisme para pejuang. Contoh kecilnya adalah ketika dilaksanakannya upacara bendera, masih banyak dari kita yang berbicara sendiri dan tak memaknai upacara tersebut. Padahal, upacara merupakan wadah untuk mengingatkan dan mengharai para pahlawan dalam mempertahankan bendera Sang Saka Merah Putih berkibar diangkasa. Ditambah lagi jarangnya generasi muda yang hafal lagu-lagu nasionalisme, mereka lebih hafal dengan lirik lagu-lagu K-Pop Korea, yang artinya pun kadang tak tahu.

Saya tak bisa membayangkan bagaimana reaksi para pejuang kemerdekaan apabila melihat kondisi generasi muda saat ini. Malu rasanya, apabila kita sebagai penentu masa depan bangsa ini tak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah, terutama peristiwa SO 1 Maret ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, maka terlebih dahulu harus mengerti akan sejarah bangsanya sendiri. Apabila kita tak mampu membangkitkan semangat sadar sejarah, maka mustahil semangat nasionalisme dapat tumbuh dikalangan generasi muda.[11] Dengan kata lain, lewat kisah-kisah heroik para pejuang kemerdekaan ini, nilai-nilai nasionalisme bisa merasuk kepada benak sanubari generasi muda. Karena apabila rasa nasionalisme ini sudah tersisih dari sanubari, maka tinggal menunggu ‘kematian’ bangsa tercinta kita ini. Naudzubillahi min dzalik.

Terkadang masih banyak yang menyepelekan pelajaran sejarah, bahkan ada pameo, ‘mempelajari sejarah sama saja tidak bisa move on’. Sebuah candaan sepele yang mengandung potensi bahaya, karena menurut Bung Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa para pahlawannya”. Sesuatu yang mustahil apabila kita mau menghargai pahlawan tanpa mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Ibarat kendaraan bermotor, ada sebuah benda kecil namun mempunyai manfaat yang sangat besar, barang itu bernama spion. Apabila kita berkendara tanpa spion, maka akan sangat membahayakan nyawa kita. Jadi, supaya dalam berkendara kita sampai ketujuan dangan selamat, maka lihatlah sesekali kekaca spion ketika mau belok kekiri atau kekanan, namun fokus kita tetap menuju tujuan kedepan.[12]

Itulah sejarah, terutama peristiwa SO 1 Maret yang membuka mata dunia meski hanya merebut dan mempertahankan Yogyakarta hanya 6 jam saja. Andai tak ada kobaran keberanian melawan kepongahan Belanda saat itu, mungkin tak akan ada Republik Indonesia saat ini. Dengan keberanian meski hanya bermodal senjata yang serba terbatas, Bangsa yang baru berdiri ini berani menantang tank-tank dan peralatan tempur serba canggih. Mereka tak mengenal takut kehilangan nyawa, apalagi harta benda, yang terpenting adalah harkat martabat bangsa terjaga dan tak rela apabila kehormatan bangsa diinjak-injak oleh Belanda.

Generasi muda harus optimis dalam memikul tanggung jawab ‘Generasi Emas’, karena dalam kata ‘generasi muda’ tersimpan potensi, semangat dan mimpi Indonesia kedepannya. Generasi saat inilah, yang akan menjadi pemimpin 2045 yang akan datang, disaat 100 tahun Indonesia berdiri dengan gagah perkasa. Namun, untuk menjadi Generasi Emas 2045 tidaklah mudah, butuh semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme yang tinggi. Dengan tetap optimis, harapan Generasi Emas masih terbuka lebar. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, maka tak diragukan lagi bahwa generasi saat ini akan menjadi agen perubahan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Dengan belajar dari SO 1 Maret ini, kita belajar akan pentingya sebuah waktu, meski hanya 6 jam, namun berefek untuk selamanya. Dengan menyandang predikat ‘generasi emas’, selayaknya kita juga memantaskan diri untuk menjadi generasi emas yang sesungguhnya, bukan hanya label yang menempel dalam tanggal lahir saja. Tentunya, dengan belajar dari sejarah, karena menurut kata-kata bijak orang Yunani bahwa sejarah adalah guru kehidupan (Historia Vitae Magistra). Dari kata-kata ini, yang terpenting bukan hanya ‘bagaimana belajar sejarah’, tetapi ‘bagaimana belajar dari sejarah’. Kita belajar dari peristiwa sejarah SO 1 Maret 1949, untuk mengambil hikmah dan pelajaran demi menjalani hari ini, dan menjemput masa depan yang gemilang.

Daftar Refereni:

Aboe Bakar Loebis. 1995. Kilas Balik Revolusi: kenangan, Pelaku dan Saksi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Adrian Vickers. 2011. Sejarah Indonesia Modern (terj). Yogyakarta: Insani Madani.

Sartono Kartodirjo. 1993. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Seskoad. 1991. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya. Jakarta: Citra lamtoro Gung Persada.

---

[1] Agresi Militer Belanda I dilakukan pada 21 Juli 1947, sehingga batal lah Perjanjian Linggarjati. Belanda sebetulnya mendapatkan keuntungan dari Perjanjian Linggarjati itu, hal ini dikerenakan wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. Namun, Belanda tidak puas dengan hasil itu, sehingga melancarkan serangan terhadap sumber-sumber penghasil devisa seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera. Menurut istilahnya Adrian Vickers, serangan ini merupakan kesalahan ‘Fatal’ yang dilakukan Belanda. Lihat Adrian Vickers. 2011. Sejarah Indonesia Modern (terj). Yogyakarta: Insani Madani. Hlm, 171. 

[2] Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura.

[3] Hasil dari Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia hanya Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia

[4]Ibu kota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta sejak tanggal 4 Januari 1946 karena keamanan Jakarta yang semakin tidak terkendali.

[5]Jasa kurir memang sering digunakan untuk menghubungkan antar pemimpin, hal ini dikarenakan gerakan yang dibatas oleh Belanda.

[6] Seskoad. 1991. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya. Jakarta: Citra lamtoro Gung Persada., Hlm 220.

[7]Seskoad. 1991. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya. Jakarta: Citra lamtoro Gung Persada., hlm 228-229.

[8]Seskoad, Op. cit, hlm 248.

[9] Aboe Bakar Loebis. 1995. Kilas Balik Revolusi: kenangan, Pelaku dan Saksi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia., Hlm 323.

[10] Saya mengingatkan diri sendiri, dan sebagai cambuk untuk selalu berbagki pada negeri.

[11] Sartono Kartodirjo. 1993. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., Hlm 53.

Tragedi Jakarta 1998: Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Asal Mula Perayaan Tahun baru 1 Januari

Pergantain Tahun Baru (Sumber Gambar)

Tahun baru selalu dirayakan setiap akhir tahun, pesta-pesta disiapkan, kembang api dipertontonkan, keramaian menjadi hal biasa. Dari anak muda, sampai orang tua. Dari bakar-bakar ikan sampai berpesta pora, semuanya bersuka cita menyambut kedatangan tahun baru. Ada juga beberapa pihak yang “ketat” dengan pendirian mereka, dan tidak mau merayakan pergantian taun ini. Semua sikap tadi, harus kita hormati, karena kita negara bertoleransi.

Namun, tahukan? Darimana sebenarnya asal mula perayaan pergantian baru setiap tanggal 1 Januari? Mari kita bahas bersama. Menurut Borgna Brunner, penulis artikel sejarah yang saya kutip dari suryamalang.tribunnews, berikut ringkasan dan analisisnya.

Sebenarnya, perayaan tahun baru yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari merupakan hal baru dalam sejarah umat manusia. Bukan pesta yang sudah dirayakan dari sejak umat manusia ada. Namun ada perayaan-perayaan yang selalu dirayakan oleh berbagai umat manusia diberbagai belahan bumi. Sejarah perayaan tahun baru yang paling tua diketahui berada di Mesopotamia (kini negara Irak), yang terjadi sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Masehi). Masyarakat Mesopotamia merayakan festival 12 hari untuk tahun baru Assyria pada vernal rquinox. Kalau kita saat ini merayakan pergantian tahun pada bulan Januari, bangsa Mesopotamia pada waktu itu merayakknya pada pertengahan bulan Maret.

Mengapa perayaanya pada bulan Maret? Karena para bulan Maret ini terjadi pergantian musim. Perayaan pada zaman kuno, memang identik dengan perayaan pergantian musim, seperti pergantian musim panas ke musim dingin, bukan seperti sekarang yang merayakan pergantian tahun dengan didasari penanggalan kalender. Dalam kasus masyarakat Mesopotamia, mereka merayakan pergantian tahun karena berakhirnya musim semi. Berbeda dengan bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir dan Persia merayakannya karena datangnya musim gugur, sedangkan bangsa Yunani merayakan pergantian tahun karena datangnya musim dingin.

Asal Penanggalan Kalender

Bila bangsa-bangsa diatas merayakan pergantian tahun karena datangnya musim yang berganti, maka darimana pergantian tahun versi kalender saat ini? Perayaan yang berdasarkan kalender dibawa oleh bangsa Romawi. Tapi jangan harap sama dengan saat ini, ada perbedaan bulan, karena yang mereka rayakan pergantian tahun awalnya dirayakan setiap tanggal 1 Maret. Kok, 1 Maret?

Karena memang waktu itu, penanggalan awal yang digunakan bangsa Romawi hanya berjumlah 10 bulan, bukan 12 bulan seperti saat ini. Bulan-bulan yang saat ini juga berasal dari bahasa Romawi atau Latin. Seperti bulan September, berasal dari kata Septem, yang dalam bahasa Latin berarti ketujuh. Padahal saat ini, bulan September menjadi bulan ke-9. Begitu juga dengan bulan Oktober, berasal dari kata Okto, yang berarti delapan, namun kita ketahui saat ini Oktober menjadi bulan ke-10. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya, yaitu Novem, berbarti 9, dan Decem berarti 10.

Kenapa kalender Romawi berjumlah hanya 10 bulan? Sebetulnya pembuatan kalender Romawi dibuat oleh Rajanya yang pertama, yaitu Romulus pada tahun 753 SM. Kemudian pada tahun 700 SM, pengganti dari Romulus yaitu Numu Pontilus, merubah kalender yang sudah dibuat oleh Romulus. Dengan alasan, karena penanggalan yang dibuat oleh Romulus jumlah harinya terlalu sedikit, dan ternyata tidak cocok dengan kenyataan musim yang terjadi.

Dengan alasan itu, Numu Pontilus menambahkan 2 bulan tambahan, yaitu Januari (Ianuarius) dan Februari (Februarius). Meskipun penambahan bulan itu dilakukan, tapi ternyata perayaan pergantian tahun tetap dilaksanakan pada bulan Maret. Sampai sekitar tahun 153 SM perayaan tahun baru berganti menjadi tanggal 1 Januari. Kemudian pada tahun 46 SM, Julius Caesar juga mengenalkan kalender baru, Kalender Julian, yang didasarkan pada pergerakan matahari, kalender buatan Julius Caesar ini diklaim lebih baik dari kalender-kelender sebelumnya, namun tetap dengan perayaan taun baru pada 1 Januari.

Julius Caesar dan Penanggalan Juliusan (Sumber Gambar)

Kenapa dipilih 1 Januari? Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Romawi, ada seorang pejabat bernama Consul, semacam dua perdana menteri yang memimpin administrasi pemerintahan, masa tugas mereka selam 12 Bulan. Diyakini, setiap tanggal 1 Januari ada Consul yang baru bertugas, maka masyarakat Romawi pun merayakan pergantian itu.

Perayaan itu dirayakan seterusnya, menariknya, pada abad pertengahan Eropa atau era setelah runtuhnya Kerajaan Romawi, huru hara perayaan tiap tanggal 1 Januari dianggap sebagai perayaan yang bertentangan dengan agama Kristen, agama mayoritas negera Eropa. Dewan agama Kristen di kota Tours, Prancis menghapus perayaan pergantian tahun pada tanggal 1 Januari. Dengan putusan itu, akhirnya perayaan tahun baru 1 Januari bergeser pada tanggal 25 Desember, 1 Maret, 25 Maret dan saat hari Paskah.

Pemakaian Kalender Gregorian, Sampai Sekarang

Pada tahun 1582, kalender buatan Julius Caesar kembali disempurnakan, kalender ini yang sampai saat ini digunakan, dari Januari hingga Desember. Nama dari kalender yang kita gunakan sekarang adalah Kalender Gregorian atau Kalender Masehi. Nama Gregorian ini didasarkan kepada pemimpin umat Gereja Katolik ketika itu, Paus Gregory XIII, yang meresmikan kalender itu pada Bulan Oktober 1582.

Kalender Gegrorian (Sumber Gambar)

Kalender ini dibuat oleh Christopher Clavius, seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Kelender ini kembali menggunakan 1 Januari sebagai tanggal pergantian tahun baru. Menariknya, meski sudah disahkan dan dipakai diberbagai negara Katolik di Eropa, ternyata tidak semua negara berbasis Kristen menggunakan penanggalan itu. Misalkan negara Inggris, tidak mau menggunakan tanggal itu sampai pada tahun 1752. Sebelum tahun itu, Inggris masih menggunakan perayaan tahun barunya pada bulan Maret.

Saat ini, pemakaian 1 Januari sebagai tanggal pergantian tahun baru bisa dikatakan sebagai perayaan universal, karena hampir seluruh dunia merayakannya. Meski ada beberapa negara yang tetap pada penanggalan menurut mereka, seperti negara-negara Islam di Timur Tengah yang berpedoman pada penanggalan Hijriah. Di Indonesia sendiri, kalendernya lunar (berbeda dengan kalender masehi), misalkan tahun baru Islam pada tahun 2016 atau 1 Muharam jatuh pada tanggal 2 Oktober dan pada tahun 2017 pada 21 September 2017. Agama Yahudi juga merayakan hal yang sama dengan Islam, dengan kalender lunar dan festival tahun baru mereka, Rosh Hashanah, biasanya antara bulan September dan Oktober. Begitu juga dengan kalender China yang lunar, yang biasanya jatuh antara 21 Januari dan 20 Februari.

Lalu kenapa ada semacam tradisi resolusi atau harapan setiap pergantian tahun? tradisi ini sudah ada sejak zaman bangsa Mesopotamia di Kota Babylonia, lalu tradisi ini menyebar dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Orang-orang Eropa di jaman-jaman kuno, dimana negara-negara masih sangat tunduk terhadap suara gereja katolik, percaya bahwa dihari pertama pada tahun baru, harus diisi dengan mengenang kesalahan-kesalahan pada masa lalu, dan memikirkan bagaimana untuk bisa lebih baik ditahun yang akan datang. Demikain, semoga bermanfaat.

Tinjauan Ulang HUT Purbalingga: Perspektif Yuridis

Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga

Awal tahun 2016, Kabupaten Banyumas merayakan Hari Jadinya dengan suasana yang berbeda. Selama 25 tahun, Kabupaten Banyumas merayakan HUT pada tanggal 6 April. Kini warga Banyumas merasakan moment spesial, yaitu dengan perubahan perayaan HUT menjadi tanggal 22 Februari. Apresiasi yang tinggi untuk Prof. Dr. Sugeng Priyadi, guru akademik penulis, yang mencurahkan tenaga dan pikirannya hampir 25 tahun untuk “menggugat” HUT Banyumas. Hal ini membuat daerah-daerah lain juga melihat kesempatan yang sama untuk bertanya keapada sejarah daerahnya masing-masing? Apakah selama ini HUT yang dirayakan sudah sesuai dengan fakta sejarah?

Sebagai warga asli Purbalingga, pertanyaan diatas pun sempat tersirat dibenak, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan ditemukannya dokumen-dokumen baru, maka akan menambah diskusi tentang Hari Lahirnya Purbalingga. Bukan hal yang mustahil, hari lahir yang selama ini dirayakan, hanya sebuah legitimasi politik tanpa melihat fakta sejarah. Hal ini menjadi disorientasi historiografi yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Berikut sedikit pemaparan yang penulis sajikan.

Prolog: Penyampaian Dokumen

Dalam proses pengupulan data, penulis dihadapkan kepada seorang anak yang menyodorkan sebuah makalah kuno berangka tahun 1988. Tahun yang sama dengan tahun kelahiran penulis. Jadi sudah 28 tahun (black: dari 1988-2016) makalah itu dibuat. Makalah ini merupakan hasil penelitian dari Panitia Peneliti Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, dan legalitasnya diakui pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Nomor: 433-175 Tanggal 1 Februari 1988. Artinya, tim ini memang dibentuk oleh Bupati sendiri untuk menelusuri hari lahir yang sesuai dengan fakta sejarah.

Dalam SK tersebut, bertindak sebagai pelindung/penasihat adalah Bupati Purbalingga sendiri, yaitu Bapak Drs. Soekirman. Tim ini diketuai Drs. Molejana, Sekertaris wilayah Daerah Tingkat II Purbalingga. Sedangkan Ketua I dijabat oleh B. Soesasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Purbalingga, dan untuk Ketua II diduduki oleh R. Soedjaman Mertodibroto, Pensiunan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tingka II Purbalingga. Tim ini beranggotakan 10 (sepuluh) orang dari berbagai latar belakang, termasuk didalamnya adalah Tri Atmo, seorang sejarawan senior yang bersahaja. Beliau concern dengan sejarah Purbalingga dari Babad Purbalingga sampai sejarah kemerdekaan di Purbalingga.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Tingkat II Purbalingga juga membentuk sebuah Panitia Khusus, dengan tugas menyusun analisa dari sumber Arsip Nasional. Panitia Khusus ini, juga diakui legalitiasnya dengan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingakt II Purbalingga bernomor: 01/Pim.DPRD/1988 Tanggal 19 Januari 1988. Tim khusus ini beranggotakan 13 (tigabelas) orang, yang diketuai oleh Karsono, Ketua DPRD Purbalingga. Anggotanya berasal dari ketua Komisi dan ketua Fraksi-Fraksi waktu itu.

Sebelum dibentuk tim ini, tahun 1984 telah dilakukan pengumpulan sumber awal untuk menentukan hari jadi Kabupaten Purbalingga. Langkah awalnya dengan terbentuk“Panitia Empat” yang telah menyusun Buku Babad dan Sejarah Purbalingga. Kemudian dari Panitia Empat ini, terbentuk lagi sebauh Panitia Penyusun/Penyempurna Buku/Naskah Sejarah Purbalingga yang kemudian terbentuklah Tim Peneliti Hari Jadi Kabupaten Purbalingga. Tim peneliti menelusuri sumber-sumber berupa dokumen langsung dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Bupati Pertama: Perspektif Yuridis

Awalnya, Purbalingga merupakan sebuah “Kademangan” dari wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Kademangan ini dipimpin oleh Raden Demang Prawirodimedjo, dalam perkembangannya, daerah Kademangan ini dinaikan tingkatanya dengan status “Distrik”. Sehingga Raden Demang Prawirodimedjo diangkat sebagai kepala Distrik dengan gelar Raden Ronggo Yudonegoro. Raden Ronggo Yudonegoro merupakan anak dari Bekel Kiai Wirowidjojo dan cucu dari Bupati Temanggung, yaitu Wiro Digdo yang berpusaat di Surakarta.

Sumber mengenai Raden Ronggo Yudonegoro dapat dilihat dari “Surat Residen Kedoe”, tertanggal 6 Januari 1829 Nomor 102 yang ditujukan kepada Luietenant Gouvereur Generaal (LGG) dan Surat Resolusi tanggal 4 Februari 1834 Nomor 1. Dalam surat itu, berisi tentang kondisi kerusuhan yang terjadi akibat Perang Diponegoro antara tahun 1825-1830. Pada waktu itu, Distrik Purbalingga menjadi bawahan Kabupaten Magelang. Seiring meluasnya kerusuhan di Distrik Purbalingga, dan ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Magelang menjangkau dan memadamkan kerusuhan (seperti perang di Mandiraja dan Bitting tahun 1826) maka ditunjuklah Raden Ronggo Yudonegoro menjadi kepala Distrik Purbalingga.

Ditunjuknya Raden Ronggo Yudonegoro menjadi Kepala Distrik Purbalingga karena pengaruh yang dimilikinya. Seperti tahun 1826, Raden Ronggo Yudonegoro berhasil memadamkan pembrontakan Wirodikoro, bahkan berhasil memadamkan pemrontakan-Panembahan Bogor. Termasuk “jasa” nya mengamankan wilayah dari gangguan Pasukan Pangeran Diponegoro. Karena memadamkan pembrontakan-pembrontakan itu, kenaikan pangkat Raden Ronggo Yudonegoro diberikan yang dulunya bergelar Raden Demang Prawirodimedjo.

Dengan pertimbangan itu, Pemerintah Hindia Belanda atas ijin Vorstelanden mengambil inisiatif mengangkat Raden Ronggo Yudonegoro menjadi seorang Regent atau Bupati di Purbalingga dengan wilayah bekas Distrik Purbalingga. Hal ini merujuk pada Surat tertanggal di Magelang 10 Januari 1829 Nomor 709 dari Luitenant General-Luitentant Gouvereur Generaal (LG-LGG) De Kock yang ditujukan kepada De Minister Van Staat, Komissaris Generaal over Nederlansch Indie, yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan Raden Ronggo Yudonegoro, seorang Pejabat Tinggi Pribumi menjadi seorang Bupati atau Regent.

Atas pertimbangan dari para Bupati dari Kedu tertanggal 6 Januari 1829 Nomor 102 dan pendapat LG-LGG pada tanggal 10 Januari 1829 Nomor 709, maka dengan resmi Raden Ronggo Yudonegoro diangkat menjadi Regent van Purbalingga (Bupati Purbalingga). Sedangkan pengangkatan tersebut, ditetapkan dalam Besluit Kommissaris General tanggal 22 Januari 1829 Nomor 39 Atas Nama Raja. Secara garis  besar, keputusan tersebut berisi beberapa poin.

Pertama, Raden Ronggo Yudonegoro, Kepala Distrik Purbalingga dinaikan pangkatnya menjadi Bupati (Regent) dengan gelar Raden Tumenggung Yudonegoro. Kedua, Distrik Purbalingga berubah status menjadi Kabupaten Purbalingga yang berdiri sendiri, yang semula masih dibawah Kabupaten Magelang. Ketiga, Bupati mendapatkan gaji f.400,00 (empatratus gulden) selama sebulan, kemudian akan ditetapkan setelah pembrontakan dihilangkan. Dan empat, Bupati diperbantukan oleh seorang Patih (Raden Ing Ngabei Tirto Atmodjo) dan Kliwon (Mas Merto Tudo), dan gaji beberapa pegawai lainnya, sesuai dengan yang ditetapkan untuk Kepala Bupati Purbalingga.Sejak surat keputusan Kommissaris General tanggal 22 Januari 1829 nomor 39, maka secara RESMI sebuah Kabupaten Purbalingga lahir secara yuridis.

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Purbalingga ditegaskan dengan laporan dari Residen C.A Varkevisser tanggal 27 September 1830 tentang Banyumas dalam Bendel Banjoemaas 1.1. menyebutkan, batas Kabupaten Purbalingga sebelah Timur dengan Boenzoer (Banjarnegara); sebelah Barat berbatasan dengan Poerwokerto; sebelah Utara dengan Kertonegoro dan sebelah Selatan berbatasan dengan Banzoemas (Banyumas).

Kenapa HUT Purbalingga 18 Desember?

Setelah tahun 1830, Perang Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro dapat dikatakan bisa ditaklukan. Setelah ditaklukan kemabali, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan wilayah kekuasaan tambahan yang sebelumnya dikuasai oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Salah satu wilahyah itu adalah Purbalingga. Hal ini ditegaskan dalam Besluit Gouvernuer General di Batavia tertanggal 18 Desember 1830 Nomor 1, mengenai “Pengambilan alihan kekuasaan atas wilayah-wilayah Vorstenlanden/bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta oleh Belanda”. Hal ini disebutkan dalam Buku Java Oorlog Jilid VI lampiran XXXII menyebutkan (beberapa point tidak disebutkan karena berkaitan dengan daerah lain):

Point a, menetapkan bahwa tanah-tanah yang dilepaskan oleh Kerajaan Surakarata dan Yogyakarta terletak disebelah Barat dari wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta akan dijadikan 2 (dua) Karsidenan, yaitu: Karsidenan Bagelan dan Karsidenan Banjoemas.Point d, Karsidenan Banyumas akan terdiri dibawah nama Banyumas dengan ditambah Distrik Karangkobar, sebagian Pulau Nusakambangan dan sebagaian tanah Madura dikusai Chirebon dan juga tanah Karangsari dibawah Tegal. Point g, Karsidenan Banyumas akan dibagi kedalam 4 Kabupaten, yaitu: Banyumas; Ajibarang; Dayeuh Luhur dan Purbalingga. Dan point j, Residen Banyumas akan bertempat tinggal di Banyumas dengan dibantu seorang Asisten Residen di Ajibarang, Banjarnegara dan Purbalingga, juga seorang Kommies-ontvanger (Penerima Pajak) dan Sekertaris Pengadilan Negeri.

Dalam keputuan selanjutnya, dalam Resolusi 20 April 1831 Banjoemas 16/1 BAB 8 Bagian ke-7 disebutkan bahwa Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi 4 buah Distrik, yaitu: (1) Poerbo Lingga; (2) Soeka Radja; (3) Kerta Negara/Bobot Sarie dan (4) Tjah Yono/ Pekiringan. Jadi dengan kata lain, penetapan Hari Ulang Tahun Purbalingga yang dirayakan sejak Perda Nomor 15 Tahun 1996 ditetapkan mengacu pada pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakartaoleh pemerintah Hinda Belanda. Pertanyaanya, mengapa harus tanggal 18 Desember? Penulis pun tiadak bisa memastikan. Namun pertanyaan yang justru timbul, kalau tanggal 18 dijadikan hari ulang tahun Kabupaten Purbalingga, kenapa Banyumas justru tidak menggunakan tanggal itu? Padahal tanggal tersebut justru merupakan tanggal terbentuknya Karsidenan Banyumas.

Awal Trah Dipokusumo Sampai Saat Ini

Dalam perjalanan memerintah Kabupaten Purbalingga, Raden Tumenggung Yudonegoro ternyata tidak menunjukan sikap yang kooperatif dengan pemerintah Belanda, yang kemudian justru ditangkap dan diasingkan. Hal ini dituangkan Resolusi tanggal 20 Agustus 1831 Nomor 2 dan tanggal 9 April 1831 Nomor 26 dilaporkan berdasarkan Surat dari Kabinet tanggal 7 (LL) Nomor 599, yang berisi penangkapan Raden Tumenggung Yudonegoro pada tanggal 15 Desember 1830.

Tindakan pemerintah Hindia Belanda yang menangkap Raden Tumenggung Yudonegoro dikarenakan kesengajaan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengumpulkan pajak dari uang rakyat, dan mengumpulkan senjata-senjata dan beberapa amunisi. Meski tidak dijelaskan untuk apa semua pengumpulan senjata itu, tapi yang pasti karena sikap itu Raden Tumenggung Yudonegoro ditangkap. Perbuatan Raden Tumenggung Yudonegoro ini bisa dilihat didalam Surat Laporan tanggal 2 Januari (LL) Nomor 2, bahwa oleh Pengadilan Tinggi Hindia Belanda di Semarang memutuskan, Raden Tumenggung Yudonegoro dijatuhi hukuman seumur hidup dan dibuang ke Timor.

Sebagai akibat dari ditangkapnya Raden Tumenggung Yudonegoro, maka Kabupaten Purbalingga mengalami kekosongan kekuasaan. Hal ini diketahui oleh beberapa penguasa-penguasa daerah lainnya, sehingga para penguasa daerah ingin mengusulkan nama-nama untuk menggantikan Raden Tumenggung Yudonegoro sebagai Bupati Purbalingga. Seperti dalam sebuah Surat tertanggal 27 Maret 1834 Nomor 15, disebutkan bahwa Residen Surabaya dengan suratnya tertanggal (ddo) 15 Januari (LL) Nomor 26/2 telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hinda-Belanda, supaya menantu Residen Surabaya, yaitu Sultan Sumenep yang bernama Raden Ario Djojonegoro dapat diangkat menjadi Bupati Purbalingga menggantikan Raden Tumenggung Yudonegoro.

Selain nama Raden Ario Djojonegoro, juga ada nama-nama lain yang diusulkan untuk menempati kekosongan itu, diantaranya adalah Mas Prawironegoro dari Ronggo Distrik Asinan Karsidenan Kedu. Sementara itu, dengan adanya kekosongan Bupati Purbalingga, maka dengan beberapa pertimbangan, Pemerintah Hinda Belanda kemudian ditunjukan Raden Ing Ngabei Tirto Atmodjo, Patih dari Purbalingga menjadi Ronggo sementara.

Setalah beberapa waktu pemerintahan diisi oleh Raden Ing Ngabei Tirto Atmodjo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Purbalingga, maka pemerintah Hindia Balanda mengangkat Raden Mas Dipokusumo menjadi Bupati Purbalingga dengan gelar Raden Mas Tumenggung (RMT) Dipokusumo, keputusan ini tertanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1. Pertimbangan pengangakatan RMT Dipokusumo didasarkan karena keberhasilannya menghalau pemrontakan di Bitting wilayah dari Purbalingga pada tanggal 7 Desember 1826 serta memadamkan dan menghancurkan pemrontakan di Mandiraja, Karsidenan Banyumas pada tanggal 11 Maret 1826.

Pengangkatan RMT Dipokusumo dijelaskan oleh asisten Residen Purbalingga, CA. Varkevisser dalam sebauh Surat Keterangan RMT Dipokusumo yang diketahui oleh Residen Banyumas tertanggal 27 Februari 1835. Pengangakatan RMT Dipokusumo menjadi Bupati Purbalingga juga dijelaskan dalam sebuah Surat Keterangan yang ditulis tangan berbahasa Jawa-Belanda dan ditangatangai sendiri oleh RMT Dipokusumo. Sebelum itu, pada tanggal 23 Februari 1835, RMT Dipokusumo mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mendapatkan gelar “Adipati”.

Setelah RMT Dipokusumo menjabat, kemudian diteruskan oleh keturanannya. Memang dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, tidak diketemukan secara jelas dan lengkap surat keputusan setelah RMT Dipokusumo menjabat. Meskipun demikian, dalam Regeering Almenak Voor Nederlandsch Inde terbitan tahun 1881, 1882, 1888, 1903, 1906 dan 1929 dapat diketahui Bupati-Bupati yang telah menjabat setelah RMT Dipokusumo, diantaranya adalah: (1) Raden Adipati Dhipokusumo (berdasarkan Resolusi tanggal 7 Agustus 1846); (2) Raden Dhipoatmojo bergelar Raden Tumenggung Dipokusumo (menjabat pada 4 September 1868; (3) Raden Taruno Atmojo yang menjabat dari tanggal 14 Februari 1881; (4) Raden Dharma Kusumo menjabat dari tanggal 13 September 1899; (5) Raden Tumenggung Sugondho yang mulai menjabat dari tahun 29 Oktober 1925.

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dan berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda, Bupati Purbalingga yang memerintah adalah (1) Mas Sujoto menjabat dari tahun 1946-1947; (2) Raden Mas Kartono menjabat mulai tahun 1947-1950; (3) Raden Utoyo Kusumo menjabat 1950-1954; (3) Raden Hadisukmo menjabat antara 1954-1960; (4) Raden Mohamad Suyadi menjabat dari tahun 1960-1967; (5) Raden Bambang Murdharmo, SH, menjabat dari tahun 1967-1973; (6) Letkol. Guntur Darjono, menjabat dari tahun 1973-1979; (7) Drs. Sutarno, menjabat dari tahun 1979-1984; (8) Drs. Sukirman, menjabat dari tahun 1985-1989; (9) Drs. Sularno dari tahun 1989-1999, setelah reformasi kemudian di jabat oleh (10) Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si, kemudian dilanjutkan oleh (11) Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si dari tahun 2010, namun dalam proses pemerintahan pada tahun 2013, menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, sehingga dilanjutkan wakilnya, (12) Drs. Sukento sampai 2015, saat ini (2016) Purbalingga dipimpin oleh Tasdi, SH., MM dengan masa jabatan sampai 2020. 

Catatan Akhir: Sebuah Refleksi

Sebuah hari jadi bagi sebuah kabupaten memang serasa sebagai moment untuk menyalurkan “pesta” tahunan dan sebagai simbolisasi bahwa sebuah kabupaten telah berdiri. Namun, dalam memilih hari jadi, seharusnya berdasarkan data dan kecocokan jiwa lokalitas penduduk sekitarnya. Apalagi kalau dalam menentukan hari lahirnya, terjadi kesalahan sejarah, dan ketidak nyambungan dengan jiwa masyarakatnya. Hal ini tentunya akan terasa sebagai sebuah pesta tahunan “pepesan koson”. Salah satu contoh “pepesan kosong”nya Kabupaten Banyumas yang setelah 25 tahun merayakan hari jadinya, ternyata menurut Prof. Sugeng Priyadi, penetapan 5 April adalah sebuah ahistory, atau kesalahan sejarah. Sehingga mulai tahun 2016, Kabupaten Banyumas merubah perda-nya dan menetapkan hari jadinya menjadi 22 Februari, yang pada tahun 2016 ini merayakannya yang ke-444 tahun.

Seharunya Kabupaten Purbalingga juga mau berkaca kepada sejarahnya sendiri, dan mengikuti jiwa zaman, yaitu mau membuka dokumen sejarahnya. Ada pilihan secara yuridis yang bisa diambil, yaitu, menjadikan tanggal 22 Januari 1829 sebagai HUT Purbalingga dengan ditandai oleh pelantikan resmi Raden Ronggo Yudonegoro diangkat menjadi Regent van Purbalingga (Bupati Purbalingga), dengan sebuah surat keputusan Besluit Kommissaris General tertanggal 22 Januari 1829 Nomor 39 Atas Nama Raja. Dan bukan 18 Desember 1830. Kenapa harus tanggal 18 Desember?

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pada tanggal 18 Desember 1830 adalah hari pengambil alihan kekuasaan wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogjakarta kepada pemerintah Kolonial Belanda. Jadi, penetapan HUT Purbalingga yang dirayakan dengan landasan Perda Nomor 15 Tahun 1996 mengacu pada pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaanya yang saya ulang, mengapa harus tanggal 18 Desember? Penulis pun tidak bisa memastikan ini. Namun pertanyaan lain yang justru timbul, kenapa Banyumas tidak menggunakan tanggal 18 Desember itu? Padahal tanggal tersebut justru merupakan tanggal terbentuknya Karsidenan Banyumas.

Kalau secara yuridis, ketika pengangakatan Raden Ronggo Yudonegoro diangkat sebagai Bupati pertama Purbalingga tangggal 22 Januari 1829, maka selayaknya tanggal itulah yang seharusnya dijadikan hari lahir, bukan tanggal 18 Desember 1830 yang merupakan pembentukan Karsidenan Banyumas. Jadi dengan kata lain, HUT Purbalingga yang dirayakan setiap tanggal 18 Desember itu, sama saja merayakan kekalahan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan merayakan penyerahan kekuasaan bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta kepada Belanda. Mari kita merefleksikan diri dengan berfikir kritis.

Sejarah harus memiliki senjata ke-kritis-an. Memang untuk menuliskan sejarah kritis, kita juga harus melihat sejarah tradisional. Kemampuan terbatas penulis yang belum mampu membongkar Babad yang berbicara tentang sejarah Purbalingga dari perspektif lokal. Karena menurut Prof. Taufik Abdullah, ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka masalah pertama yang harus dihadapi adalah mencari “fakta” dibelakang historiografi tradisional yang menentukan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan, yang merupakan mirage of reality.

Versi lain dari Ki Arsantaka: Habis

Versi lokal yang penulis maskud adalah versi dari babad yang berbicara tentang berdirinya Kabupaten Purbalingga. Dalam versi ini, Ki Arsantaka menjadi tokoh sentral dalam berdirinya Kabupaten Purbalingga. Menurut Tri Atmo, Ki Arsantaka merupakan putera dari Adipati Onje II dengan puteri dari Adipati Arenan. Ki Arsantaka setelah dewasa mengembara ke Timur dari rumahnya di Onje (Kecamatan Mrebet sekarang). Hingga tiba di Desa Masaran (sekarang Kecamatan Bawang, Banjarnegara). Disana Ki Arsantaka diangkat anak oleh Ki Rindik atau Ki Wanakusuma, menantu dari Ki Ageng Gendani dari Pdepokan Bangkongreng, sehingga nama Arsantaka diganti menjadi Arsakusuma.

Setelah itu, Ki Arsantaka menikah dengan Nyi Merden, puteri dari Ki Pranadipa (keturunan Adipati Wirasaba), dari pernikahannya ini, keturanannya akan menjabat Bupati Purbalingg, yaitu Raden Tumenggung Dipayuda III. Ki Arsantaka berjasa kepada saat perang Jenar, perang antara Mankubumi dengan Pakubuwono III. Jasa terbesar Ki Arsantaka karena berhasil menemukan jasad dari Nhabehi Dipayuda I, sehingga nanti anaknya, Ki Arsayuda diberikan gelar Raden Tumenggung Dipayuda III.

Awalnya perintahan berpusat di Karanglewas (sekarang Kecamatan Kutasari), setelah anaknya menjabat sebagai Ngabehi di Karanglewas, maka timbul ide dari Ki Arsantaka untuk memindahkan pemerintahannya ke arah Tenggara. Pertimbangan yang diperoleh dari Ki Arsantaka adalah karena letaknya yang dekat dengan Sungai Klawing, tujuanya untuk memudahkan perdagangan dan kesuburan tanah yang bisa dijadikan untuk pertanian. Pemindahan ini, bertepatan dengan tangga 23 Juli 1759 Masehi atau beretepatan dengan hari Senin Manis 26 Selo (Apit) tahun Jawa EHE 1684 Windu Kuntoro. Versi ini menunjukan bahwa, tanggal 23 Juli selayaknya dijadikan sebagai Hari Lahir Kabupaten Purbalingga. Namun, data ini harus ditelisik lagi. Semoga ada kesempatan penulis, untuk lebih mendalami data ini.

Untuk menutup artikel ini, penulis mengajukan pertanyaan awal, kriteria apa yang menjadi tolak ukur Kabupaten Purbalingga untuk menjadikan sebuah tanggal menjadi tanggal “keramat” dan dijadikan Hari Jadi nya? Yuridis atau Lokalis?

HUT PURBALINGGA BUKAN 18 DESEMBER: SEBUAH OTOKRITIK AWAL

Pendopo Dipokusumo Purbalingga
Di Muat dalam Opini Koran Satelitpost Edisi 6 Desember 2016.

Awal tahun 2016, Kabupaten Banyumas merayakan Hari Jadinya yang berbeda. Selama 25 tahun, Kabupaten Banyumas merayakan HUT pada tanggal 6 April. Kini warga Banyumas merasakan moment yang berbeda, yaitu dengan perubahan perayaan HUT menjadi tanggal 22 Februari. Apresiasi yang tinggi untuk Prof. Dr. Sugeng Priyadi, guru akademik penulis, yang mencurahkan tenaga dan pikirannya hampir 25 tahun untuk “menggugat” HUT Banyumas. Hal ini membuat daerah-daerah lain juga melihat kesempatan yang sama untuk bertanya keapada sejarah daerahnya masing-masing? Apakah selama ini HUT yang dirayakan sudah sesuai dengan fakta sejarah?

Sebagai warga asli Purbalingga, pertanyaan diatas pun sempat tersirat dibenak, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan ditemukannya dokumen-dokumen baru, maka akan menambah diskusi tentang Hari Lahirnya Purbalingga. Bukan hal yang mustahil, hari lahir yang selama ini dirayakan, hanya sebuah legitimasi politik tanpa melihat fakta sejarah. Hal ini menjadi disorientasi historiografi yang tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Beberapa waktu lalu, penulis menemukan sebuah makalah berangka tahun 1988 dengan judul “Hari Jadi Kabupaten Purbalingga”. Panitia penyusun makalah ini juga diakui pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Nomor: 433-175 Tanggal 1 Februari 1988. Artinya, tim ini memang dibentuk oleh Bupati sendiri untuk menelusuri hari lahir yang sesuai dengan fakta sejarah. Memang sangat berbeda dengan cerita legendaris Ki Arsantaka, hal ini bisa menjadi diskusi ilmiah lebih lanjut. Berikut garis besar isi makalah itu.

Raden Ronggo Yudonegoro: Bupati Pertama?    

Awalnya, Purbalingga merupakan sebuah “Kademangan” dari wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Kademangan ini dipimpin oleh Raden Demang Prawirodimedjo, dalam perkembangannya, daerah Kademangan ini dinaikan tingkatanya dengan status “Distrik”. Sehingga Raden Demang Prawirodimedjo diangkat sebagai kepala Distrik dengan gelar Raden Ronggo Yudonegoro. Raden Ronggo Yudonegoro merupakan anak dari Bekel Kiai Wirowidjojo dan cucu dari Bupati Temanggung, yaitu Wiro Digdo yang berpusaat di Surakarta.

      Sumber mengenai Raden Ronggo Yudonegoro dapat dilihat dari “Surat Residen Kedoe”, tertanggal 6 Januari 1829 Nomor 102 yang ditujukan kepada Luietenant Gouvereur Generaal (LGG) dan Surat Resolusi tanggal 4 Februari 1834 Nomor 1. Dalam surat itu, berisi tentang kondisi kerusuhan yang terjadi akibat Perang Diponegoro antara tahun 1825-1830. Pada waktu itu, Distrik Purbalingga menjadi bawahan Kabupaten Magelang. Seiring meluasnya kerusuhan di Distrik Purbalingga, dan ketidak mampuan Kabupaten Magelang menjangkau dan memadamkan kerusuhan (seperti perang di Mandiraja dan Bitting tahun 1826) maka ditunjuklah Raden Ronggo Yudonegoro menjadi kepala Distrik Purbalingga.

      Dengan pertimbangan itu, Pemerintah Hindia Belanda atas ijin Vorstelanden mengambil inisiatif mengangkat Raden Ronggo Yudonegoro menjadi seorang Regent atau Bupati di Purbalingga dengan wilayah bekas Distrik Purbalingga. Hal ini merujuk pada Surat tertanggal 10 Januari 1829 Nomor 709 dari Luitenant General-Luitentant Gouvereur Generaal (LG-LGG) De Kock yang ditujukan kepada De Minister Van Staat, Komissaris Generaal over Nederlansch Indie, yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan Raden Ronggo Yudonegoro, seorang Pejabat Tinggi Pribumi menjadi seorang Bupati atau Regent.

       Atas pertimbangan dari para Bupati dari Kedu tertanggal 6 Januari 1829 Nomor 102 dan pendapat LG-LGG pada tanggal 10 Januari 1829 Nomor 709, maka dengan resmi Raden Ronggo Yudonegoro diangkat menjadi Regent van Purbalingga (Bupati Purbalingga). Sedangkan pengangkatan tersebut, ditetapkan dalam Besluit Kommissaris General tertanggal 22 Januari 1829 Nomor 39 Atas Nama Raja. Secara garis  besar, keputusan tersebut berisi beberapa poin.

        Pertama, Raden Ronggo Yudonegoro, Kepala Distrik Purbalingga dinaikan pangkatnya menjadi Bupati (Regent) dengan gelar Raden Tumenggung Yudonegoro. Kedua, Distrik Purbalingga berubah status menjadi Kabupaten Purbalingga yang berdiri sendiri, semula masih dibawah Kabupaten Magelang. Ketiga, Bupati mendapatkan gaji f.400,00 (empatratus gulden) selama sebulan, kemudian akan ditetapkan setelah pembrontakan dihilangkan. Dan empat, Bupati diperbantukan oleh seorang Patih (Raden Ing Ngabei Tirto Atmodjo) dan Kliwon (Mas Merto Tudo), dan gaji beberapa pegawai lainnya, sesuai dengan yang ditetapkan untuk Kepala Bupati Purbalingga. Sejak surat keputusan Kommissaris General tanggal 22 Januari 1829 nomor 39, maka secara RESMI sebuah Kabupaten Purbalingga lahir secara yuridis.

Kenapa Harus tanggal 18 Desember?

      Setelah tahun 1830, Perang Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro dapat dikatakan bisa ditaklukan. Setelah ditaklukan kembali, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan wilayah kekuasaan tambahan yang sebelumnya dikuasai oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Salah satu wilayah itu adalah Purbalingga. Hal ini ditegaskan dalam Besluit Gouvernuer General di Batavia tertanggal 18 Desember 1830 Nomor 1, mengenai “Pengambil alihan kekuasaan atas wilayah-wilayah Vorstenlanden/bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta oleh Belanda”. Hal ini disebutkan dalam Buku Java Oorlog Jilid VI lampiran XXXII yang menyebutkan (beberapa point tidak disebutkan karena berkaitan dengan daerah lain):

     Point a, menetapkan bahwa tanah-tanah yang dilepaskan oleh Kerajaan Surakarata dan Yogyakarta terletak disebelah Barat dari wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta akan dijadikan 2 (dua) Karsidenan, yaitu: Karsidenan Bagelan dan Karsidenan Banjoemas. Point g, Karsidenan Banyumas akan dibagi kedalam 4 Kabupaten, yaitu: Banyumas; Ajibarang; Dayeuh Luhur dan Purbalingga.

        Jadi, penetapan HUT Purbalingga yang dirayakan dengan landasan Perda Nomor 15 Tahun 1996 mengacu pada pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaanya, mengapa harus tanggal 18 Desember? Penulis pun tidak bisa memastikan ini. Namun pertanyaan lain yang justru timbul, kenapa Banyumas tidak menggunakan tanggal 18 Desember itu? Padahal tanggal tersebut justru merupakan tanggal terbentuknya Karsidenan Banyumas.

       Kalau secara yuridis, ketika pengangakatan Raden Ronggo Yudonegoro diangkat sebagai Bupati pertama Purbalingga tangggal 22 Januari 1829, maka selayaknya tanggal itulah yang seharusnya dijadikan hari lahir, bukan tanggal 18 Desember 1830 yang merupakan pembentukan Karsidenan Banyumas. Jadi dengan kata lain, HUT Purbalingga yang dirayakan setiap tanggal 18 Desember itu, sama saja merayakan kekalahan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan merayakan penyerahan kekuasaan bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta kepada Belanda. Mari kita merefleksikan diri dengan berfikir kritis.

       Sejarah harus memiliki senjata ke-kritis-an. Memang untuk menuliskan sejarah kritis, kita juga harus melihat sejarah tradisional. Kemampuan terbatas penulis yang belum mampu membongkar Babad yang berbicara tentang sejarah Purbalingga dari perspektif lokal. Karena menurut Prof. Taufik Abdullah, ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka masalah pertama yang harus dihadapi adalah mencari “fakta” dibelakang historiografi tradisional yang menentukan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan, yang merupakan mirage of reality.

Pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum berdiskusi secara ilmiah lebih lanjut adalah, kriteria apa yang menjadi tolak ukur Kabupaten Purbalingga untuk menjadikan sebuah tanggal menjadi tanggal “keramat” dan dijadikan Hari Jadi nya? Kalau Purbalingga ingin mencari hari jadi yang sesuai jiwa lokal nya, maka mencari arus histori versi lokal yang menjadi kemutlakan.

Versi lokal yang penulis maskud adalah versi dari babad yang berbicara tentang berdirinya Kabupaten Purbalingga. Dalam versi ini, Ki Arsantaka menjadi tokoh sentral dalam berdirinya Kabupaten Purbalingga. Menurut Tri Atmo, Ki Arsantaka merupakan putera dari Adipati Onje II dengan puteri dari Adipati Arenan. Ki Arsantaka setelah dewasa mengembara ke Timur dari rumahnya di Onje (Kecamatan Mrebet sekarang). Hingga tiba di Desa Masaran (sekarang Kecamatan Bawang, Banjarnegara). Disana Ki Arsantaka diangkat anak oleh Ki Rindik atau Ki Wanakusuma, menantu dari Ki Ageng Gendani dari Pdepokan Bangkongreng, sehingga nama Arsantaka diganti menjadi Arsakusuma.

Setelah itu, Ki Arsantaka menikah dengan Nyi Merden, puteri dari Ki Pranadipa (keturunan Adipati Wirasaba), dari pernikahannya ini, keturanannya akan menjabat Bupati Purbalingg, yaitu Raden Tumenggung Dipayuda III. Ki Arsantaka berjasa kepada saat perang Jenar, perang antara Mankubumi dengan Pakubuwono III. Jasa terbesar Ki Arsantaka karena berhasil menemukan jasad dari Nhabehi Dipayuda I, sehingga nanti anaknya, Ki Arsayuda diberikan gelar Raden Tumenggung Dipayuda III.

Awalnya perintahan berpusat di Karanglewas (sekarang Kecamatan Kutasari), setelah anaknya menjabat sebagai Ngabehi di Karanglewas, maka timbul ide dari Ki Arsantaka untuk memindahkan pemerintahannya ke arah Tenggara. Pertimbangan yang diperoleh dari Ki Arsantaka adalah karena letaknya yang dekat dengan Sungai Klawing, tujuanya untuk memudahkan perdagangan dan kesuburan tanah yang bisa dijadikan untuk pertanian. Pemindahan ini, bertepatan dengan tangga 23 Juli 1759 Masehi atau beretepatan dengan hari Senin Manis 26 Selo (Apit) tahun Jawa EHE 1684 Windu Kuntoro. Versi ini menunjukan bahwa, tanggal 23 Juli selayaknya dijadikan sebagai Hari Lahir Kabupaten Purbalingga. Namun, data ini harus ditelisik lagi. Semoga ada kesempatan penulis, untuk lebih mendalami data ini.[]